Upload : 26 Maret
2016
PROPOSAL
UMUM
tentang
PROGRAM
PELATIHAN KINERJA
Tema
Pokok :
MEMBANGUNKAN BANGSA DARI KETERTINGGALAN
DALAM
BUDAYA KERJA
Penulis / Penggagas :
Widjaja Kartadiredja / Letkol. Purnawirawan
HALAMAN UNTUK KIRIM
PESAN/INFORMASI KEPADA PEMBACA SETELAH MEMBACA TAUTAN INI
Pemberi tahuan untuk kirim respon / tanggapan setelah membaca isi dokumen ini :
1. Untuk
komunikasi terkait Proggram Pelatihan
Kinerja, dikirimkan via E-mail ke : widiakertapranata@yahoo.co.id; widjayadireja@gmail.com
2. Untuk
komunikasi terkait informasi lain di luar ad. 1 dikirmkan :
▌Dengan SMS ke
082121400932 (Iwan Budiawan)
▌Dengan SMS
ke 089654924780
(Budiawati)
jika tidak keberatan, dengan menitipkan nomor HP untuk kemudian
dikontak balik oleh Penulis/Pembuat
Proposal Umum untuk penjelasan terkait informasi yang disampaikan.
3. Selain
itu Pengajar dapat memberikan Privat Les Hari
Sabtu dan Ahad, bagi Karyawan Perusahaan dan Mahasiswa guna menambah
wawasan dalam bidang pembinaan SDM. Biaya
pripat tidak akan memberatkan peserta.
Hubungi kami lewat surat atau datang sendiri ke alamat : RT 06/ RW 02 Cibaligo, Kel.
Cihanjuang, kec. Parongpog, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat, atau via SMS ke 0878 2201 4029 (Widjaja Kartadiredja). Pasti Anda
puas memperoleh perangkat sistem Bidang SDM yang kami ajarkan.
CARA BACA DOKUMEN :
® Prisip baca memahami total materi dokumen : Baca dulu “kata
pengantar” dalam dokumen, hingga difahami benar tujuannya. Lalu lanjut baca, dan jangan harap dapat difahami sekali baca, basa saja
beberapa kali baca hingga difahami, walau redaksninya mudah difahami.
Mari yang punya jiwa idealis bergabung dengan kami ,untuk
mengabdi pada bagsa. Yang paling ampuh adalah semangat pengabdian dan jiwa yang
murni mengabdi untuk bangsa. !!!
KATA PENGANTAR
1. Penulis selaku penggagas dan penyusun “Program Pelatihan Kinerja” yang telah ditekuni sejak tahun 2009 s/d 2014 dan
bahkan jauh sebelumnya, sangat berharap Proposal Umum tentang
Program Pelatihan Kinerja
yang dituangkan dalam dokumen ini mendapat respon dari “para pemegang kebijakan
dalam bidang pembinaan SDM di lingkungan KEMENDAGRI”, yaitu Yth. Menteri Dalam Negeri
dan jajaran Gubernur/Bupati/Walikota di bawahnya.
2. Proposal umum ini dipublikasikan lewat media sosial di
website untuk diketahui kalangan luas, sebagai ajakan untuk lebih peduli pada permasalahan yang dihadapi
bangsa khususnya yang terkait dengan masalah mentalitas dan budaya kerja,
dimana yang dikirim naskah tertulisnya adalah Yth. Menteri Dalam Negeri,
tembusan Yth. BAPAK PRESIDEN R.I. dengan harapan program pelatihan
ini bisa diakses oleh Pemerintah.
3. Program Pelatihan Kinerja dengan materi pokok tentang “Sistem
Penilaian Kinerja”, mengandung tema pokok “membangunkan bangsa dari ketertinggalan dalam b udaya
kerja, sebagai
langkah awal menuju perubahan perilaku bangsa dalam dunia kerja”. Pesan moral ini dijadikan visi dari Program Pelatihan Kinerja, kemudian di-deskripsikan misinya sebagai berikut
: ”Program Pelatihan Kinerja melaksanakan pelatihan singkat sebagai
“cikal bakal” penyebar-luasan wawasan,
pola pandang atau perspektif baru dalam bidang pembinaan SDM, yang jiwa dan
semangatnya diorientasikan pada upaya
peningkatan kinerja dan perbaikan etika
kerja, yang punya lingkup garapan dalam
skala nasional.
4. Bertepatan dengan
program Pemerintah tentang “Revolusi Mental” yang dicanangkan oleh Bpk.
Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahan Jokowi-JK, gagasan Program Pelatihan Kinerja ini dapat
dimaknai sebagai sebuah aspirasi
“menyambut realisasi Gerakan Revolusi Mental”. Karena itu sudah selayaknya Pemerintah
menyambut baik gagasan ini walaupun datangnya dari warga masyarakat, seorang Purnawirawan yang telah dengan tekun menggarapnya, dengan menghasilkan
sebuah kreasi berupa “perangkat system dalam bidang Pembinaan SDM”, yang
ingin diabdikan bagi kepentingan bangsa.
5. Berkenan kiranya Yth. Bapak Menteri Dalam
Negeri menelaah Naskah Proposal ini yang tanggapannya dapat kapada
Penulis/Penggagas melalui E-mail : widiakertapranata@yahoo.co.id.
6. Atas
perhatian Yth. Menteri Dalam Negeri dan juga atas antusiasme para Gubernur, Bupati dan
Walikota selaku pemegang kebijakan dalam bidang Pembinaan SDM di pemerintahan
Daerah, sebelumnya saya selaku
Penulis/Penggagas mengucapkan banyak terima kasih.
Semoga
Allah SWT senantiasa memberkahi bentuk kiprah
apa pun yang diabdikan untuk
bangsa. Aamiiin yaa Rabbal
‘alamiin.
Salam
hormat Penulis/Penggagas
Bandung, 26/03/2016 Widjaja Kartadiredja / Letkol.
Purn.
TOPIK-TOPIK MATERI DALAM DAFTAR ISI *
Kata Pengantar (hal. 3-4)
Daftar topik materi (hal. 5-6)
BAB I : POKOK
PERMASALAHAN TERKAIT KONDISI BANGSA.
A.
Pokok permasalahan terkait kondisi bangsa (hal. 7-9)
B.
Solusi yang diharapkan dapat membawa
perubahan (hal.9-10)
C.
Lahirnya gagasan tentang Program Pelatihan Kinerja (hal. 10-12)
D.
Visi-Misi & sarana untuk mewujudkannya (hal.12-14 )
E. Sumberdaya
yang diperlukan (hal. 14-15)
F. Sebuah
momentum pengalaman penting (hal. 15-18)
BAB II
: MATERI POKOK PROGRAM PELATIHAN KINERJA
A.
Materi pokok Program Pelatihan Kinerja (hal.
18-21)
B. Buku-buku Panduan Program Pelatihan
Kinerja (hal. 21-22)
C. Perlu manyiapkan Kader Pengajar (hal
22-23)
D. Kemampuan yang harus diperoleh dari
Pelatihan (hal. 23-24)
E. Perangkat sistem Pelatihan Kinerja
(hal. 24)
F. Peserta Pelatihan Kinserja.(hal. 24-25)
BAB III :
ESENSI YANG
TERKANDUNG DALAM SISTEM PENILAIAN
KINERJA.
A. Manfaat bagi pihak tenaga kerja (hal.
25-26)
B. Manfaat bagi pihak manajemen (hal. 26-27)
C. Dampak positif bagi Pemeintah (hal. 27)
BAB IV
: PELAKSANAAN PELATIHAN
A. Tahap persiapan pelaksanaan
pelatihan (hal. 27-28)
B. Tahap pelaksanaan pelatiha n (hal.
28-29)
C. Tahap penyeliaan (hal.29)
BAB V : MASALAH PENDANAAN
A. Prospek perkembangan proram pelatihan
kinerja (hal. 30)
B. Permasalah pendanaan (hal. 30-32)
C. Apa ada peluang
bantuan dana dari Pemerintah atau Lembaga
Donor ? (hal. 32)
D. Perhitungan Kebutuhan anggaran (Jika
program pelatihan dikelola oleh Lembaga
Berdiri Sendiri) (hal. 32-34)
BAB VI : PERHITUNGAN
KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
PELATIHAN
A.. Data Perhitungan kebutuhan anggaran jika
pelatihan
dikelola oleh “lembaga berdiri
sendiri” (hal. 35-37)
B. Jika pelatihan dilaksanakan dengan
kerjasama melalui “in
house training” (hal. 37-38)
BAB VII : STRATEGI PEMASARAN
Empat cara pemasaran (hal. 38-39)
BAB VIII : PREDIKSI
TANTANGAN DAN KENDALA
Empat tantangan dan kendala (hal.
39-41)
BAB IX
: AJAKAN LEBIH PEDULI PADA MASALAH PEMBINAAN
SDM
Harus berperan seperti konsultan
intern di lembaga/institusinya
(hal. 41-43)
BAB X :
KATA PENUTUP
Ucapan
terima kasih atas perhatian dan respon
(hal. 44). Catatan untuk kirim respon/ tanggapan
(hal.45).
DAFTAR LAMPIRAN :
LAMPIRAN “A” : SKEDULE & MATERI POKOK PELATIHAN
KINERJA (hal. 46). LAMPIRAN
“B” :
SLIDE-SLIDE DARI 10 POKOK BAHASAN
@ 10 ILUSTRASI RESUME HASIL BAHASAN (hal.
47-57,58-68). LAMPIRAN “C” :
IDENTITAS
PENULIS / PENGGAGAS PROGRAM PELATIAH KINERJA (hal. 68-69).
=========================================================================
BAB I
BAB I
LATAR - BELAKANG PEMIKIRAN LAHIRNYA GAGASAN *
A. Pokok permasalahan terkait indikasi kondisi bangsa.
Siapa pun warga negara Indonesia yang masih mencintai bangsa dan negaranya tentu akan merasa prihatin dengan kondisi bangsa yang selama ini dikesankan
hampir tak kunjung mengalami perubahan. Indikasinya,
telah lebih dari 70 tahun bangsa Indonesia merdeka, namun kehidupan bangsa umumnya masih tetap
berada dalam kondisi yang masih jauh
dari sejahtera. Sementara posisi bangsa
harus dipertaruhkan dari ancaman pengaruh luar yang makin kuat, maka harus ada kemauan keras untuk “mengopeni” kelemahan sikap mental dan budaya
kerja di kalangan bangsa kita, yang caranya kalau pakai bahasa yang filosofis
dikatakan “harus dilakukan melalui upaya pencerahan mentalitas moral dan budaya
kerja, yang dijalankan dengan santun tapi tegas dan konsekuen.
Ada dua hal yang dapat kita pakai sebagai bahan analisis atau
tepatnya disebut bahan renungan terhadap kelemahan mentalitas moral dan budaya kerja di
kalangan bangsa kita, yaitu dengan alasan sebagai berikut :
Pertama, sepertinya
masyarakat generasi sekarang sudah tak hirau
lagi pada perjalanan sejarah bangsanya yang selama 350 tahun berada dalam
penjajahan kolonial Belanda. Maka dalam
periode sekian lama, penj ajahan kolonial Belanda “telah menanamkan sikap
mental penjajahan kepada penduduk pribumi”, yang tidak mustahil dampak dari sikap mental tersebut masih ada pada sebagian kalangan masyarakat kita
generasi sekarang. Sebagai contoh, adanya “sifat arogansi” yang
masih tampak ditunjukkan di sebagian kalangan masyarakat, menunjukkan kesan masih adanya pengaruh “budaya feodalis” di
jaman modern sekarang ini. Demikian juga dengan sikap-sikap mental lainnya seperti
yang oleh Kuncaraningrat, pakar
anthropologi budaya, dikatakan : “kerja
asal-asalan”, “tidak tanggung jawab”, dan “meremehkan mutu”, semuanya merupakan
sikap mental warisan kolonial Belanda.
Jika asumsi itu benar, maka mentalitas
moral bangsa kita masih dibayangi oleh mentalitas moral warisan jaman
penjajahan.
Kedua, harus
lebih prihatin lagi dan bermawas diri di abad belakangan ini dalam menyikapi “era
globalisasi”, yang tanpa disadari era
baru ini telah membawa dampak negatif pada sikap mental dan perilaku bangsa
kita, yang membuat semangat pengabdian sebagai faktor pendorong kearah kemajuan
bangsa telah makin terkikis oleh pengaruh
faham kapitalisme dan neoliberal yang berakar pada budaya materialistis.
Semangat pengabdian yang telah menjiwai perjuangan di jaman revolusi fisik
merebut kemerdekaan, di jaman
sekarang sudah tidak populer lagi, dan
bahkan mungkin istilah tersebut sudah
dianggap asing oleh sebagian
kalangan masyarakat kita.
Apa yang dikemukakan pada dua hal tersebut di atas tidak bisa dibiarkan terus berlanjut, tapi “mutlak harus dicarikan solusinya” untuk lahirnya sebuah perubahan dalam kehidupan bangsa. Semangat pengabdian yang dapat menjiwai
pembangunan sumberdaya manusia “wajib dihidupkan kembali dan dibangun” untuk
perbaikan kehidupan bangsa pada generasi sekarang dan generasi-generasi yang
akan datang.
B. Solusi yang diharapkan dapat membawa perubahan.
Dengan
kondisi bangsa seperti yang digambarkan di
atas, maka solusi yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam kehidupan
bangsa harus dilakukan terlebih dahulu dengan meletakkan dasar pembangunan
sumberdaya manusia di kalangan bangsa kita yang difokuskan pada masalah
mentalitas terkait budaya kerja. Upaya kearah itu
pada dasarnya merupakan “sebuah proses dalam merubah wawasan, pola pandang atau perspektif dalam
bidang Pembinan SDM terkait budaya kerja” yang dengan melalui tahapan tertentu
dalam prosesnya, yang mungkin harus dilakukan lewat lintas generasi, wawasan
atau pola pandang tersebut akan berubah menjadi sikap mental dan bahkan menjadi
perilaku budaya dalam dunia kerja.
Pekerjaan
ini bukan pekerjaan mudah untuk diwujudkan, namun demikian tetap harus menjadi “kewajiban” untuk dijalankan, jika bangsa ini tidak ingin tetap stagnan
dalam kondisi seperti sekarang.
C. Lahirnya gagasan tentang program pelatihan
kinerja.
Dengan pengalaman Penulis pernah mempelajari
sistem HRM model Thomson CSF Coopration,
Perancis, tahun 1992, dan didorong oleh
keinginan untuk memberikan kreasi pemikiran dalam menyikapi kond isi bangsa
yang dikesankan tak kunjung mengalami perubahan, maka ketika Penulis sudah
menjalani masa pensiun, Penulis terinspirasi untuk membuat gagasan tentang program pelatihan dengan menggunakan rujukan
sistem HRM model Thomson CSF Cooperatioan. Pelajaran yang diperoleh dari Thomson CSF
Cooperation berupa pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar penerapan kebijakan
sistem HRM, punya nilai penting untuk dijadikan bahan studi banding dalam
bidang Pembinaan SDM yang berkaitan dengan masalah penilaian kinerja. Adapun topik materi yang diberikan di Thomson
CSF Cooperation adalah : 1) Explanation of
the Job description and evaluatuion,
2) Description of the individual
performance appraisal interview, 3) Career development,
4) Wage line policy, 5) On
the job interview of HRM of sister companies having implemented the system.
Gagasan tersebut digarap mulai tahun 2009 yang dimulai dengan menggarap materi
pokok tentang “sistem penilaian kinerja”
yang penggarapa
nnya memakan waktu relatif lama s/d tahun 2014, dengan
hasil garapan berupa 2 Buku Panduan masing-masing untuk pegangan Peserta
Pelatihan dan pegangan Pengajar, ditambah dengan 3 buku pelengkap. Setelah siap dengan buku panduan kemudian
menggarap tentang sarana atau media yang dapat digunakan untuk memasarkan product
system dalam bidang Pembinaan SDM tersebut ke kalangan pengguna. Akhirnya ditetapkan sarana yang digunakan berupa pelatihan singkat yang diberi nama “Program Pelatihan Kinerja”.
D. Visi dan Misi Program Pelatihan Kinerja.
Yang harus menjadi komitmen bersama dalam
mewujudkan gagasan tentang Program Pelatihan Kinerja yang sudah siap diaplikasikan
dalam pelatihan, adalah “adanya
kesamaan pandang” dari para pemegang kebijakan bidang Pembinaan SDM dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
berdasarkan wawasan, pola pandang atau perspektif baru di bidang Pembinaan SDM yang
landasan filosofinya (jiwa dan
semangatnya) difokuskan (diorientasikan) pada upaya peningkatan kinerja dan perbaikan etika kerja. Yang dimaksud para pemegang kebijakan dalam bidang Pembinaan
SDM di tingkat Pusat dan Daerah adalah
Menteri Dalam Negeri dan para Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena
itu pada para beliaulah “kewenangan untuk menetapkan segala kebijakan terkait
pengelolaan bidang Pembinaan SDM” berada.
Tema pokok gagasan Program Pelatihan
Kinerja adalah : “membangun-kan bangsa dari ketertinggalan dalam budaya kerja”. Tema
pokok ini kemudian dijadikan visi dan
misi program pelatihan. Dengan demikian
Program Pelatihan Kinerja membawa pesan
moral untuk membangunkan bangsa dari ketertinggalan dalam budaya kerja dalam
mengejar kesetaraan dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Karena itu visi dan misi tersebut dirumuskan
sebagai berikut :
a. Rumusan Visi : “Membangunkan bangsa dari ketertinggalan dalam
budaya kerja melalui upaya pencerahan mentalitas moral dan budaya kerja,
sebagai langkah awal menuju perubahan perilaku bangsa dalam dunia kerja”.
b. Rumusan Misi : ”Program Pelatihan Kinerja melaksanakan
pelatihan singkat sebagai ”cikal bakal” penyebar-luasan wawasan, pola pandang
atau perspektif baru dalam bidang
pembinaan SDM, yang jiwa dan semangatnya diorientasikan pada upaya peningkatan kinerja dan perbaikan etika
kerja, yang punya lingkup garapan dalam
skala nasional"
Catatan : Yang dimaksud dengan “wawasan, pola pandang atau
perspektif baru dalam bidang Pembinaan SDM” seperti tersebut atas, tidak merubah
makna yang hakiki, melainkan hanya sebagai penajaman rumusan agar dengan jiwa
atau semangat yang terkandung di dalamnya menghasilkan “kinerja” yang lebih konkret dan faktual, dan yang dimaksud dengan “etika kerja” adalah kegiatan
yang terkait dengan tata kelola dalam melaksanakan pekerjaan, termasuk
didalamnya tentang perbaikan sistem dari
berbagai objek yang harus diperbaiki.
E. Sumberdaya yang diperlukan.
Kembali ke pembahasan tentang media
untuk mewujudkan gagasan yang dirumuskan dalam visi dan misi, program
pelatihan memerlukan sumberdaya berupa :
1) yang paling utama adalah materi pokok pelatihan yang mencerminkan isi
gagasan tentang pembinaan SDM yang dituangkan dalam buku panduan; 2) adanya tim pengajar yang
bersifat “mobile” (artinya pelatihan
tidak terpusat di satu tempat melainkan kader-kader pengajar yang disebar ke
kota-kota lain); 3) adanya fasilitas
yang siap pakai untuk menunjang beroperasinya pelatihan, dan 4) yang lebih
penting lagi adalah adanya pendanaan minimal untuk penyelenggaraan pelatihan
“tahap 3 tahun (pertama)”, yang untuk tahap-tahap berikutnya diharapkan lembaga
pelatihan dapat pemasukan secara swadaya yang berupa pemasukan dari biaya pelatihan,
dengan catatan apabila pelatihan ini
akan ditangani oleh lembaga berdiri
sendiri.
Catatan : Sumberdaya ref. ad. 1), materi pelatihan (tentang “sistem penilaian
kinerja”) telah disusun berdasarkan “prinsip-prinsip
dasar penerapan kebijakan sistem HRM”, dituangkan dalam buku panduan. Untuk
mengetahui proses penyiapan buku panduan “Cara
Men-desain Rancangan Sistem Penilaian Kinerja”, periksa slide-slide pada Lampiran “C” dari dokumen proposal umum ini halaman 2 s/d 22 berupa
slide-slide 10 pokok bahasan dan slide-slide 10 ilustrasi resume hasil bahasan.
F. Sebuah momentum pengalaman penting.
Sistem
HRM yang digunakan di perusahaan Thomson kita sebut “sistem HRM Thomson CSF
Cooperation” atau “sistem HRM Model Thomson CSF Cooperation, atau cukup disebut
dengan Sistem Thomson”. Sistem ini
tidak hanya digunakan di lingkungan perusahaan Thomson sendiri,
melainkan di perusahaan-perusahaan di luar Thomson. Diantaranya BRGM Company di kota
Bordeoux (lokasi jarak 400 Km dari Paris) sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang survei
geologi dan mineral, yang waktu itu memiliki personil 1.000 engineer kimia dan
geologi, menggunakan sistem Thomson.
Waktu itu Penulis dibawa oleh specialist HRM dan Manajer HRM Thomson CSF
Coperation ke perusahaan ini untuk melihat di lapangan tentang penerapan
kebijakan Sistem HRM Thomson CSF Cooperation
yang penggarapannya sudah berjalan 2 tahun.
Pelajaran pentIng yang diperoleh dari mempelajari
sistem HRM Model Thomson CSF Cooperatioan, Perancis, dengan melihat penerapannya di sebuah perusahaan besar di kota
Bordeoux, Perancis, yang dikenal dengan sebutan BRGM Company, adalah sebagai
pengetahuan untuk digunakan sebagai bahan studi banding dalam penerapan
kebijakan sistem HRM (Bidang Pembinaan SDM) khususnya yang terkait dengan : 1) penanganan
“job description”, 2) penangnan “job evaluation”, 3) penetapan “job
requirement” dan 4) pembuatan rancangan “Sistem Penilaian Kinerja”, dimana
keempat item tersebut dalam penerapan kebijakan sistem HRM” disebut sebagai
alat utama dalam pelaksanaan pembinaan SDM yang sasaran finalisasinya diprioritaskan pada perbaikan sistem
penggajian dan pembinaan karir.
Pelajaran berharga yang diperoleh
dari melihat penerapan kebijakan sistem HRM
di BRGM Company, Mr. G. Duermael, Staf Directorate of Human Resources
(yang posisinya sebagai Kepala Biro Employment and Careers), mengatakan dalam
penjelasan tentang penerapan sistem Thomson di perusahaannya, bahwa perusahaan
tersebut telah lama berusaha memperbaiki sistem HRM terutama yang terkait
dengan pembenahan sistem penggajian, namun tidak pernah membuahkan hasil. Tetapi kemudian setelah menerapkan sistem
Thomson, dalam waktu dua tahun perusahaannya telah mendapatkan titik terang
untuk mengadakan perbaikan dalam
kebijakan sistem penggajian, yang pada waktu itu dikatakan dengan rasa
optimis penanganannya akan bisa tuntas dalam waktu setengah tahun.
Yang dimaksud dengan pernyataan Mr. Duermael tersebut di atas, “dapat
diterangkan” sebagai berikut : Dalam sistem HRM ada dua management tools dalam
menerapkan kebijakan sistem HRM, yaitu : “mangement tool yang pertama”, ialah progress dari hasil
penggarapan “job description dan job evaluation” yang menghasilkan “job requirement" untuk tiap jenis pekerjaan. Yang dimaksud “job requirement” ialah
persyaratan kemampuan untuk dapat memangku atau menjalankan pekerjaan, dimana
job requirement dapat dipakai sebagai dasar dalam menetapkan “bobot pekerjaan” (“the weight of
the job”) yang nantinya bobot pekerjaan inilah yang akan dipakai dasar dalam
menetapkan kebijakan sistem penggajian.
Sedangkan “manajemen tool yang kedua”,
ialah aktivitas dalam menyiapkan perangkat “sistem penilaian kinerja” dan penggunaanya, yang
dari segi pembinaan sumberdaya manusia berfungsi sebagai alat untuk mendorong
tenaga kerja meraih prestasi yang lebih baik, karena semua aturan yang
menyangkut hak dan kewajiban tenaga kerja berlandaskan pada kebijakan “reward system yang adil”, baik yang
terkait dengan sistem penggajian maupun dengan sistem pembinaan karir.
Dengan demikian tanpa dimilikinya kedua
perangkat sistem yang berupa “management tool yang pertama” dan “management tool yang kedua” dalam
sistem HRM, akan sulit membenahi sistem penggajian atau bahkan mustahil
lembaga/institusi dapat membenahi sistem penggajian. ∏
BAB II
MATERI POKOK PROGRAM PELATIHAN
KINERJA
A. Materi pokok Program
Pelatihan Kinerja.
Materi pokok Program
Pelatihan Kinerja adalah salah satu perangkat sistem dalam pembinaan SDM yakni “Sistem Penilaian Kinerja”. Materi ini telah disusun secara lengkap dan
sempurna dalam Buku Panduan untuk Pegangan Peserta Pelatihan. Salah satu topik materi yang akan dipelajari dalam
pelatihan, adalah “cara membuat
(men-desain) rancangan sistem penilaian kinerja agar peserta pelatihan dapat benar-benar
menjiwai makna tentang sistem penilaian kinerja.
Apa
yang dimaksud dengan “rancangan sistem penilaian kinerja” dapat di-deskripsikan
sebagai berikut : “Rancangan Sistem
Penilaian Kinerja ialah suatu rancangan sistem di bidang HRM untuk menghasilkan suatu
perangkat (alat)
yang dapat digunakan untuk menilai, mengukur
dan menetapkan kualifikasi peforma dan prestasi dari personil yang dinilai
dalam penyelenggaraan pembinaan SDM”.
Dalam deskripsi ini yang menjadi objek
penilaian ada dua, yakni performa dan hasil kerja (kinerja), sedang dalam
sistem HRM Thomsion CSF Cooperation yang jadi objek penilaian adalah hanya
“performa”. Perbedaan dari keduanya masing-masing
ada nilai positif dan negatifnya.
Mempelajari sistem penilaian kinerja pada
dasarnya adalah mempelajari proses implementasi (penerapan) kebijakan sistem
HRM, dimana dalam sistem HRM Thomson CSF Cooperation, seperti dijelaskan di
atas, dikenal adanya dua “management
tools” (alat manajemen) dalam sistem HRM, yaitu “alat manajemen yang pertama”
dan “alat
manajemen yang kedua”.
Dari
segi pentahapan penerapan sistem HRM, ada 3 tahapan yang harus dijalankan oleh
kedua alat manajemen tersebut, yaitu tahapan
pertama, tahapan penyiapan “job description”, tahapan kedua, tahapan garapan “job evaluation”, dan tahapan
ketiga, tahapan penilaian kinerja. Progres
dari garapan pada tahapan pertama
dan kedua, dimaksudkan sebagai “alat manajemen
yang pertama” dan progres garapan materi pada tahapan
ketiga, disebut “alat manajemen yang kedua”. Dengan demikian dari segi kesisteman “alat
manajemen yang pertama” dan “alat manajemen yang kedua” merupakan bagian-bagian
dari suatu perangkat sistem yang satu sama lainnya tak bisa dipisahkan, yang
inter-aksi dari keduanya menghasilkan kinerja, berupa perangkat sistem penilaian yang efektif.
Lingkup tugas program pelatihan
kinerja hanya sebatas memberikan pemahaman tentang “prinsip-prinsip dasar penerapan
kebijakan sistem HRM” dengan materi pokok tentang “sistem penilaian kinerja”
yang menjadi tanggung jawab bidang Pembinaan SDM level Kabupaten/ Kota,
walaupun prospeknya dalam skala nasional.
B. Buku-buku Panduan Program Pelatihan
Kinerja.
Materi pokok pelatihan kinerja telah
dibuat secara rinci, sistematis, mudah
dipelajari dan mudah
diaplikasikan, yang dituangkan dalam 5 (lima) buah buku panduan (walaupun masih
berbentuk transkrip). Buku-buku panduan
digarap dalam waktu yang relatif lama
dimulai tahun 2009 s/d 2014. Kelima buku panduan tersebut adalah :
1) Buku Panduan Pelatihan Bidang SDM : “Cara
Men-desain Rancangan Sistem Penilaian Kinerja” (140 halaman) - untuk pegangan Peserta Pelatihan.
2) Bahan
Presentasi Pelatihan Kinerja” (120 halaman) - untuk pegangan Pengajar.
3) Untuk
keperluan pemasaran pelatihan, telah dibuat :
(1) “Buku Proposal Umum Program Pelatihan Kinerja (43 halaman); (2) “Profil Buku Panduan Program Pelatihan Kinerja” – Cara membuat
rancangan sistem penilaian kinerja (32 halaman). 3). “Perangkat Penilaian Kinerja” (20 halaman) – untuk pegangan Penilai.
C. Perlu menyiapkan kader pengajar.
Penulis/Penggagas akan bertindak
sebagai Pengajar (hanya pada masa awal pelaksanaan pelatihan) yang
diprioritaskan untuk penyiapan kader. Pelatihan
direncanakan 4 kali dalam sebulan
(dengan kapasitas kelas 15-20 Peserta, durasi
3 hari). Dengan demikian dapat diperkirakan dalam 1 bulan Pengajar dapat men-train trainee
minimal sebanyak 60 orang, dan selanjutnya dalam 1 tahun 600 orangan. Untuk keperluan penyiapan kader, sebagai
contoh diambil minimal dari “10 terbaik”
perserta pelatihan, maka dalam tempo 6 bulan sudah akan didapatkan kader
pengajar minimal 30 orang. Dengan 30
orang kader, pelatihan dapat dilanjutkan oleh kader pengajar, dengan pengawasan
dan bimbingan oleh Pengajar. Kader
pengajar secara bertahap akan terus bertambah diambil dari mantan peserta
pelatihan diperkirakan minimal 10 orang
per-bulan .
Catatan :
Diprediksi tidak akan banyak
dijumpai kesulitan dalam penyiapan kader pengajar. Materi pelatihan cukup sederhana dan mudah
difahami. Siapa yang menjadi perserta
pelatihan dipastikan akan dapat menguasai materi dengan Buku Panduan yang telah
disusun sedemikian rupa sehingga mudah difahami. Karenanya untuk calon peserta pelatihan
tidak diperlukan persyaratan akademis.
Pengadaan
kader akan diambil dari mantan Peserta Pelatihan yang berpotensi (diambil dari “10
terbaik”). Mengapa tenaga pengajar ini
diperlukan dalam jumlah yang relatif banyak, karena secara bertahap “program
pelatihan” harus dapat melayani “perwakilan lembaga” di daerah-daerah. Jika
suatu Provisi sudah memiliki tim
pengajar, pelatihan dapat dilaksanakan di daerah-daerahnya masing-masing dengan
menggunakan tenaga kader pengajar 2-3 orang perkelas.
Pengkaderan pengajar ini tidak dimaknai sebagai rekrutmen, akan
tetapi sebagai pemekaran atau
pemerkayaan bidang tugas, yang dalam istilah HRM pekerjaan yang sudah
dimekarkan disebut “enrichme nt job”.
D. Kemampun yang harus didapatkan oleh Peserta
Pelatian.
Kemampuan yang harus didapatkan oleh para
perserta dalam pelatihan adalah : 1) cara menyusun “job description” dari suatu
job; 2)
cara menganalisis suatu job untuk menetapkan "job reqiurement”, 3)
cara membuat rancangan sistem penilaian kinerja, 4) cara melaksanakaan
penilaian kinerja melalui individual interview.
Keempat
kemampuan ini merupakan elemen dari
prinsip-prinsip dasar penerapan kebijakan sistem HRM. Dalam sistem HRM model Thomson CSF
Cooperation ad. 1) dan ad. 2) disebut “management
tool yang pertama”, dan ad. 3) dan ad. 4) disebut “management
tool yang kedua” tentang “sistem penilaian kinerja”. Pelajaran yang diberikan
dalam pelatihan ini ditekankan pada
pemahaman tentang “management tool yang
kedua” yang tidak lepas korelasinya dengan “sistem managment tool yang
pertama.
E. Perangkat Sistem
Penilaian Kinerja.
Product system yang dihasilkan
dari rancangan sistem penilaian kinerja nantinya
akan dituangkan dalam bentuk format yang
berupa Format Penilaian Kineja yang akan
digunakan sebagai “alat penilaian” yang disebut “Perangkat Sistem Penilaian Kinerja”.
Format Penilaian hasil rancangan harus
sederhana, mudah dilaksanakan, dan efektif
untuk menilai, mengukur, dan menetapkan kualifikasi performance dan prestasi (kinerja)
dari subjek yang dinilai. Pembuatan rancangan
sistem menggunakan kriteria pembuatan rancangan sistem : esensil, jelas, dan
pragmatis.
F. Peserta
Pelatihan.
Peserta Pelatihan adalah berasal dari
: 1) Karyawan di jajaran pemerintahan, 2) karyawan perusahaan BUMN, 3) Karyawan
di Lembaga Negara yang bertugas di bidang SDM, dan diutamakan dari ketiganya
posisiny sebagai “direct supervisor, dan 4) Kalangan umum (mahasiswa).
Prioritas peserta pelatihan adalah ref. ad. 1) yaitu
Pegawai Negeri sebagai “abdi bangsa” yang punya peran berhadapan langsung
dengan masyarakat menjalankan fungsi pelayanan publik, yang nantinya diharapkan
kalangan Pegawai Negeri berada di barisan terdepan dalam membangkitkan budaya
kerja di kalangan bangsa kita.
∏
BAB III
ESENSI SISTEM PENILAIAN KINERJA
Ada 3 manfaat atau dampak positif dari penggunaan “sistem penilaian kinerja”
yang dirancang sejalan dengan kebijakan sistem HRM, yaitu :
A. Manfaat bagi pihak tenaga kerja.
Bagi pihak
tenaga kerja : 1) Adanya landasan
kebijakan tentang sistem penggajian berdasarkan “bobot
pekerjaan”. Saat
ini di negara kita, dalam hal ini di instansi pemerintah
menggunakan “tingkat pendidikan” sebagai
landasan kebijakan dalam sistem penggajian, kecuali di perusahaan swasta yang
sudah bertaraf internasional, sudah barang tentu dalam sistem penggajiannya
tidak hanya berdasarkan pada tingkat pendidikan melainkan dikorelasikan dengan
“bobot pekerjaan” sebagai landasan kebijakan); 2) Adanya sistem
pembinaan karir yang terkait dengan program training dan pengembangan potensi tenaga kerja lewat masukan
yang diperoleh dari proses penilaian performa dan hasil kerja; 3) Adanya konsekuenasi dalam penerapan reward system
yang adil dengan prioritas tindakan pada perbaikan sistem penggajian dan pembinaan karir; dan 4)
Adanya perbedaan “cara melaksanakan penilaian” yakni melalui proses individual interview,
yang hasil penilaiannya akan lebih transparan dan akurat.
B. Manfaat bagi pihak manajemen.
Bagi
pihak manajemen : 1) Semua data dan
informasi hasil penilaian akan menjadi
bahan masukan yang sangat berharga dalam menetapkan setrategi kegiatan instansi pemerintahan/perusaahaan /lembaga
di tahun-tahun mendatang. 2) Secara
sistem, penerapan sistem penilaian kinerja akan membawa dampak positif dalam
perbaikan iklim kerja di setiap lingkungan kerja, di semua setrata dalam lingkup pembinaan sumber daya
manusia. Hal ini dikarenakan sistem ini
dapat menjamin tenaga kerja memperoleh kenyamanan dan kepuasan kerja, karena semua aturan
yang diterapkan
dibuat berdasarkan kebijakan “reward system yang adil”.
C. Dampak positif bagi Pemerintah.
Dampak positif bagi Pemerintah : Dari segi optimalisasi
konstribusi tenaga kerja dengan penerapan sistem ini, secara tidak langsung akan
memberikan dampak positif bagi pemerintah, yaitu terhindarnya ketidak-puasan
dan ketidak-nyamanan tenaga kerja yang dapat menghabiskan triyunan rupiah
sebagai kerugian akibat rendahnya pretasi kerja, absensi, sakit, dan kemalasan
karena kehilangan semangat kerja, yang
dari segi sosial membawa ekses
negatif bagi pemerintah.
∏
BAB IV
PENTAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KINERJA
Gambaran persiapan
dan pentahapan pelaksanaan pelatihan.
Dalam tahap 3 tahun (pertama)
direncanakan kegiatan persiapan pelaksanaan pelatihan dan pentahapannya sebagai
berikut :
A. Tahap persiapan pelatihan.
Tahun kesatu dari kegiatan tahap 3
tahun pertama, secara bersamaan melaksanakan kegiatan yang - diprioritaskan
pada 2 sasaran, yaitu : Kesatu, Menyiapkan
kader pengajar, yang dalam tahun pertama harus dapat dicapai 1/3 x
jumlah total kader yang dibutuhkan (yaitu minimal 100 kader untuk tahun awal); Kedua,
sejalan dengan penyiapan kader, dilakukan pemasaran untuk mencapai
target Peserta Pelatihan dalam 3 tahun pe rtama sejumlah l.k. 1.800 peserta. Kader yang
telah disiapkan akan memberikan pelatihan di regional-regional yang
telah dibentuk di Provinsi/Kabupaten/Kota
dengan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa perijinan, dan penyiapan “in house training” di instansi/lembaganya. Kader ini bisa saja di posisikan sebagai “tim
mobile” yang bisa ditugaskan di Kabupaten/Kota yang akan melaksakan pelatihan. Calon-calon kader ini rekrutmennya diambil
dari mantan peserta pelatihan yang berpotensi.
B. Tahap pelaksanaan pelatihan.
Dijelaskan sebagai berikut :
1)
Kapasitas kelas 15-20 peserta.
2) Pelaksanaan pelatihan dilakukan dalam bentuk
“in house trainng” pagi hari atau sore
hari, atas kebutuhan/permintaan dari calon
user yaitu : Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau Perusahaan.
3) Lama
pelatihan 3 (tiga hari) (pagi hari atau
sore hari (Pk. 08.00 – 13.00 WIB, atau Pk. 13.15 WIB – 17.45 WIB);
4)
Fasiltas belajar berupa : 1) ruangan
kelas untuk 15-20 peserta; 2) sound
system; 3) white board; 4) slide projector; 5)
buku-buku panduan dan
brosur-brosur lainnya. 6) alat tulis.
6)
Pengajar awal (sebelum punya kader) 1 (satu) orang yaitu Penulis/Penggagas
program pelatihan, dibantu dengan 1 orang pembantu pengajar, ditambah seorang
operator komputer/slide projector dari penyelenggara “in house training”.
7)
Jika diperlukan, diluar materi pokok dapat diadakan tambahan materi
penunjang dalam keilmuan lain yang menjadi kewenangan dari pihak user
(penyelenggara “in house training”).
C. Tahap penyeliaan.
Bila diperlukan, setelah lembaga pelatihan
siap dengan tenaga-tenaga
pelaksana dari kader, dapat mengadakan penyeliaan untuk memantapkan aplikasi di
lapangan dalam penerapan sistem penilaian kinerja, yang kegiatannya di luar “in
house training”.
BAB
V
MASALAH PENDANAAN
A. Prospek Perkembangan program
pelatihan.
Pelatihan ini memiliki prospek yang
sangat baik untuk berkembang dengan pesat, karena memiliki jangkauan garapan yang sangat
luas dan bahkan bersifat nasional, dengan materi pelatihan yang sederhana, praktis
dan pragmatis dalam penggunaan, dengan biaya penyelenggaraan yang murah.
Dari segi manfaat, pelatihan ini mempunyai
dampak yang sangat positif bagi kepentingan bangsa dan negara, dimana program
pelatihan ini dapat dilakukan secara
sinergis antara Pusat dan Daerah baik yang terkait pendanaan atau pelaksanaan
pelatihan.
B. Permasalahan
Pendanaan.
Tujuan program pelatihan dilaksanakan
sesuai dengan visi dan misi yang bertujuan untuk membangun wawasan, pola
pandang, atau perspektif baru dalam bidang Pembinaan SDM yang prinsip dasarnya
adalah untuk menanamkan budaya kerja yang diorientasikan pada masalah kinerja
dan etika kerja, yang dilakukan dalam proses jangka panjang, maksudnya
dilakukan melalui pewarisan nilai-nilai dari generasi ke generasi.
Untuk memulai melaksanakan kegiatan,
pelatihan harus memiliki dana awal untuk biaya operasionalnya, yaitu paling
tidak untuk program kegiatan “3 tahun pertama”.
Sementara untuk program pelatihan belum memiliki lembaga berdiri
sendiri, maka jalan keluarnya pelatihan akan diselenggarakan dalam bentuk “in
house training” kerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah atau perusahaan,
kecuali ada bantuan dana dari pemerintah atau lembaga donor.
Jika
pelatihan dapat dikelola dengan lembaga berdiri seniri, direncanakan (diasumsikan)
pelatihan akan diadakan tahap awal di 3
tempat penyelenggaraan” yakni : 1) di Bandung,
2) di Jakarta dan 3) di Serang Provisi Banten, dengan pemasaran secara door to
door.
Demikian pula untuk pelaksanaan
kegiatan selanjutnya, pelatihan harus
mempunyai sumber-sumber pendanaan lewat lembaga berdiri sendiri, sehingga dalam
“tahap 3 tahun kedua” diharapkan lembaga
sudah dapat melayani sendiri kegiatan operasionalnya dari pemasukan biaya
pelatihan dari para peserta pelatihan.
Namun demikian untuk fasilitas dan infrastruktur tetap dibutuhkan sumber
pendanaan dari luar lembaga. Apa yang
dipaparkan tentang lembaga berdiri sendiri masih berupa impian, dimana garapan
yang sudah konkret untuk bisa dilaksanakn adalah penyelenggaraan Program
Pelatihan Kinerja dilakuan dalam bentuk “in house training” kerjasama dengan
instansi di jajaran pemerintahan atau perusahaan BUMN, sebagai prioritas dalam
memasarkan program pelatihan, dengan catatan program pelatihan tidak untuk
dikomersilkan.
C. Apa ada bantuan dana dari Pemerintah dan atau
Lembaga Donor?.
Karena program kegiatan pelatihan ini merupakan program yang terkait
dengan Program Pembangunan khususnya pembangunan SDM, sudah selayaknya program ini memperoleh perhatian dari Pemerintah
untuk memberikan dana bantuan. Demikian pula karena kegiatan
pelatihan ini menyangkut program kemanusiaan dan pengembangan, sudah selayaknya program ini memperoleh perhatian
Lembaga Donor yang ada di Indonesia
ataupun di luar Indonesia, untuk dapat memberikan dana hibah.
D. Perhitungan Kebutuhan Anggaran (Jika program
pelatihan dikelola lembaga berdiri sendiri).
Telah dibuat perkiraan kebutuhan
anggaran untuk “tahap 3 tahun pertama”
program pelatihan, jika pelatihan ditangani oleh lembaga berdiri sendiri, yaitu
untuk Kantor Pusat dan 3 tempat penyelenggaraan pelatihan, dengan rekapitulasi sebagai berikut :
REKAP
TOTAL PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN :
I. KEBUTUHAN FASILITAS :
A. Sewa 3 (tiga) tempat pelatihan -Rp. 90
juta
B. Alat presentasi -Rp. 60
juta
C. Fasilitas belajar -Rp. 25,5 juta
D Fasilitas ruang rapat -Rp. 15
juta
E. Peralatan
kantor -Rp 99,5 juta
F. Pengadaan
kendaraan -Rp. 180 juta
-------------------------------------------------------------------------------- -Rp. 470
juta
- Rp. 470 juta
II. ANGGARAN RUTIN :
A. ATK habis pakai -Rp.
12 juta
B. Biaya cetak 2000 buku materi -Rp 20
juta
C.
Honorarium & -Rp. 679,5
juta
-----------------------------------------------------------------------------------
-Rp. 711,5
juta
III. PENGELUARAN OPERASIONAL :
A. Biaya makan lembur & rapat -Rp. 15
juta
B. Biaya perjalanan -Rp. 30
juta
C. Bensin & perawatan kendaraa -Rp. 46
juta
D. Iklan, leaflet , dan perijinan -Rp. 25
juta
E.
Biaya pemasaran -Rp.
108 juta
-----------------------------------------------------------------------------------
-Rp. 224
juta
TOTAL PERKIRAAN ANGGARAN
I. Anggaran
fasilitas -Rp. 470
juta
II. Pengeluaran
rutin -Rp.
711,5 juta
---------------------------------------------------------------------------------
- Rp 1.405,5
juta
BIAYA
TAK TERDUGA 3% -
Rp 42,1
Juta
-----------------------------------------------------------------------------------
-Rp. 1.447,6
juta
Dibulatkan ke atas menjadi Rp. 1.450
juta (Rp. 1,45 Miliar)
(RUPIAH SATU MILIAR EMPATRATUS LIMAPULUH JUTA).
∏
BAB VI
PERHITUNGAN KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
PELATIHAN
A. Data
kebutuhan anggaran jika Pelatihan
dikelola oleh Lembaga Berdiri Sendiri.
Target pemasaran pelatihan
pada tahap 3 tahun pertama harus dicapai minimal 1.800 peserta pelatihan.
Karena proses pemasaran memerlukan waktu, dan kegiatan tahun pertama
diprioritaskan pada penyiapan kader pengajar, maka bulan efektif untuk
melaksanakan pelatihan diperkirakan 30 bulan.
Jika target tersebut dapat dicapai, maka tiap
bulan lembaga pelatihan harus
melaksanakan pelatihan sebanyak 60 Peserta.
Karena ada 3 tempat pelatihan (Bandung, Jakarta dan Serang Banten), tiap
tempat pelatihan harus dapat melaksanakan pelatihan sebanyak 20 orang Peserta
per-bulan. Angka ini mungkin terlalu
kecil untuk program pelatihan yang secara ideal harus menjangkau wilayah
garapan di Provinsi-provinsi di Ind onesia, namun dengan makin dikenalnya
pelatihan ini di masyarakat insya Allah target pemasaran diharapkan akan meningkat.
Jika biaya pelatihan ditetapkan
Rp. 450 ribu per-orang (biaya yang sangat jauh dibawah biaya pelatihan bidang SDM pada umumnya),
maka perkiraan pemasukan biaya pelatihan kepada
lembaga pelatihan : 1.800 x Rp. 450
ribu = Rp. 810 juta. Sedangkan pengeluaran operasional
penyelenggaraan pelatihan (untuk makan siang, snack, coffee break) diperkirakan Rp. 100 ribu per-orang). Karena itu pemasukan akan terkurangi sebesar
Rp. 180 juta (1.800. X Rp. 100 ribu). Dengan
demikian pemasukan biaya pelatihan akan
terkurangi menjadi Rp. 810 juta - Rp. 180 juta = Rp. 630 juta.
Untk honorarium Pelaksana dalam tahap 3
tahun pertama (dihitung 30 bulan) sebesar Rp.
607,5 juta diperoleh berdasarkan indeks honorarium pelaksana per-bulan
sebagai berikut : (1) Pengelola
merangkap Pengajar 1 (satu) orang Rp. 5 juta, (2) Staf Pengajar/Kepala
Perwakilan 3 (tiga) orang a’ Rp. 2 juta, (3)
Tenaga Pemasaran 2 (dua) orang a’ Rp. 1,5 juta, (4) Pembantu Staf 4
(empat) orang ‘Rp.1,25 juta, (5) Tenaga kasar 3 (tiga) orang a’ Rp. 750 ribu, (6)
Tenaga Pengajar Tamu Rp. 15 juta/tahun, ditambah (7) -enam bulan Pengawas 2 (dua) orang a’ Rp.
1,5 per sekali, (8) Penasihat 1 (satu) orang a’ Rp. 1 juta per-enam bulan
sekali. (9) Pelindung 1 (satu) orang Rp. 2,5 juta per-tahun.
Dari segi pemasukan biaya pelatihan ref. ad.3) dan pengeluaran
ref. ad 4), dapat disimpulkan bahwa jika besarnya biaya pelatihan dari para
peserta ditetapkan Rp. 450 ribu per-peserta, pemasukan hanya dapat menutupi
kebutuhan untuk honorarium pelaksana dengan perbandingan : pemasukan Rp. 630
juta dan pengeluaran untuk honorarium Rp. 607,5 juta. Dengan gambaran perhitungan anggaran tersebut
di atas, semerntara belum adanya bantuan dana dari pemerintah dan atau dari
lembaga donor, maka program pelatihan ini tidak bisa dilaksanakan oleh lembaga
berdiri sendiri. Karena itu Program Pelatihan
Kinerja ini hanya memungkinkan dilaksanakan melalui kerjasama dengan
lembaga/instansi (pemerintah atau perusahaan) dalam bentuk “in house training”.
B. Jika pelatihan
dilaksanakan dalam bentuk “in house training”
1.
Sedikit gambaran kompensasi untuk
tenaga pengajar jika pelatihan dilakukan melalui “in house training" adalah :
a. Honorarium
Pengajar ; 1) Honor Pengajar (merangkap penanggung jawab pelatihan)
1 orang Rp. 3 s/d Rp. 4,5 juta untuk 3 hari pelatihan, 2) Akomodasi di kota tempat pelatihan ditanggung
oleh lembaga/institusi pengguna jasa training.
3) Biaya transportasi dari Bandung ke kota tujuan tempat pelatihan p.p.,
ditanggung oleh Lembaga/institusi pengguna jasa training.
b.
Fasilitas kelas dan alat bantu
belajar (slide projector); makan siang,
snack dan coffee break ditanggung oleh lembaga/institusi pengguna jasa
training. Buku-buku materi, hand out,
dan lain-lain terkait dengan penyiapan materi pelatihan tanggungan Pengajar .
c.
Jika ada materi penunjang di luar skedul & Materi Pokok Pelatihan
Kinerja, penunjukkan pengajar dan honorariumnya
tanggungan penyelenggara “in house training”.
∏
BAB VII
STRATEGI PEMASARAN PROGRAM PELATIHAN
Ada
4 cara pemasaran, yaitu :
Cara Pertama. Dikelola oleh lembaga pelatihan berdiri sendiri,
jika program pelatihan memperoleh dana bantuan dari pemerintah atau lembaga
donor, yang membutuhkan anggaran sebesar
Rp. 1,45 Miliar untuk 3 tahun pertama. Selayaknya gagasan yang telah menjadi sebuah
program dengan merujuk hasil studi
banding di sebuah lembaga pelatihan di negara maju (di Perancis), disambut baik oleh Pemerintah atau lemabaga donor, dengan memberikan bantuan
dana.
Cara Kedua, Pelatihan
dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga/instansi/perusahaan. Cara ini memerlukan ekstra kerja “door to
door” bagian pemasaran untuk menawarkan pelatihan kepada calon pengguna jasa
pelatihan.
Cara Ketiga, Kerjasama
dengan LPPM (Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat) dari sebuah
Universitas, untuk dapat memberikan
pelajaran bidang HRM tentang “sistem penilaian kinerja” yang merujuk pada
sistem Thomson CSF Cooperation, Perancis, yang calon pesertanya dari kalangan
masyarakat diantaranya karyawan perusahaan dan mahasiswa.
Cara Keempat, Program Pelatihan diakses oleh Pemerintah, dengan penyelenggaraan
pelatihan lewat “in house training” yang dapat dilaksanakan secara serempak di daerah-daerah di bawah
pengawasan MENDAGRI.
∏
BAB VIII
PREDIKSI TANTANGAN DAN KENDALA
Telah dijelaskan mengapa program
pelatihan ini harus dilakukan dalam jangka panjang dan bahkan harus lewat lintas generasi dalam
arti dilanjutkan pewarisannya dari
generasi ke generasi berikutnya,
alasannya karena tujuan program
pelatihan ini pada hakekatnya adalah untuk
merubah pola pandang yang terkait dengan masalah sikap mental dan budaya
yang pelaksanaannya memerlukan proses jangka panjang.
Sudah bisa diramalkan, kegiatan ini
akan dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kendala. Hanya untuk bahan antisipasi, tantangan dan
kendala tersebut perlu dikmukakan,
diantaranya : 1) masih adanya sikap
mental (sisa warisan kolonial di kalangan masyarakat kita) dalam hal ini sifat
feodalisme walaupun dalam ”bentuk baru” pada sebagian kalangan tertentu di
masyarakat; 2) dampak negatif sistem
liberalisme dan kapitalisme yang membuat kesenjangan dalam bidang ekonomi
semakin dalam; 3) ancaman budaya
materialistis yang membuat gaya hidup yang hanya bertumpu pada kepentingan
materi/duniawi semakin kuat; 4) makin
hilangnya nilai-nilai pengabdian di kalangan masyarakat pada umumnya
yang mengakibatkan hilangnya semangat untuk membela kepentingan umum.
Keempat item tersebut
mudah-mudahan hanya sebagai pra-anggapan yang tidak berpengaruh pada program pelatihan yang
direncanakan untuk mewujudkan gagasan.
Dipandang dari sudut agama dan nilai-nilai kemanusiaan, gagasan program pelatihan yang kami pasarkan ini
merupakan pekerjaan yang sangat mulia.
Dalam kitab suci Alqur’an Allah SWT berfirman :
“Dan carilah (pahala) negeri akhirat deng an
apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan
bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah
telah berbuat baik kepadamu”.
Firman Allah ini mengingatkan kita,
bahwa dihadapan kita terhampar ladang amal untuk menyiapkan bekal di hari kemudian
dengan.berbuat kebaikan untuk bangsa.
∏
BAB
IX
AJAKAN
UNTUK LEBIH PEDULI PADA MASALAH PEMBINAAN SUMBERDAYA MANUSIA
Harus berperan seperti Konsultan Intern Bidang Pembinaan SDM di Lembaga /
Institusinya.
Sistem
HRM yang dipaparkan dalam buku panduan merupakan sistem yang sangat manarik dan menantang bagi para
Manajer HRM atau Manajer Personalia untuk digeluti. Dengan sistem tersebut para manajer HRM atau Manajer Personalia dapat bersikap
pro-aktif memperbaiki prosedur-prosedur yang ada di bidang pembinaan SDM atau
hal-hal yang perlu mendapatkan perbaikan, diantaranya yang terkait dengan
sistem penilaian kinerja.
Kalau
pun lembaga yang bersangkutan telah memiliki sistem tersendiri, maka sistem
yang diperoleh melalui pelatihan ini
dapat dijadikan masukan berharga untuk menambah wawasan, atau digunakan
sebagai alat banding dalam bidang
pembinaan SDM. Yang terpenting cara membuat rancangan sistemnya telah
difahami. Finalisasi hasil rancangan
sistem berupa format-format penilaian bukan tujuan untuk diaplikasikan langsung, melainkan sebagai
contoh model, sekalipun format-format tersebut sudah bisa diaplikasikan oleh lembaga sebagai pengguna.
Hal yang sangat prinsip dengan
adanya wawasan baru di bidang pembinaan
SDM, wawasan tersebut harus dapat melahirkan persepektif (pola pandang) baru di
bidang pembinaan SDM, yaitu pola pandang yang “lebih menghargai nilai kinerja
yang nyata dan akurat” dalam pembinaan SDM.
Karena itu dalam setiap kiprah dalam penyelenggaraan pembinaan SDM harus
lebih berorientasi pada masalah kinerja.
Bangsa kita sudah jauh tertinggal di
bidang pembinaan SDM dibanding bangsa
-bangsa lain yang telah maju. Kendala
utamanya adalah tidak terlepas dari masalah faktor budaya, yang kurang “concern” pada upaya pembangunan SDM “yang lebih berorienrasi pada
masalah kinerja dan apresiasi pada nilai
prestasi”. Ini adalah
sebuah tantangan besar bagi bangsa kita, yang justru dipundak para
pengelola SDM-lah tanggung jawab untuk lahirny a gagasan perubahan, yang
tentunya harus sejalan dengan kebijakan “decision makers”, yaitu para pimpinan lembaga baik, instansi
pemerintah mau pun perusahaan, dari level bawah hingga pucuk pimpinan.
Sejalan
dengan kebijakan “decision maker” di
interen lembaga yang bersangkutan, sudah selayaknya jika para Manajer HRM dan Manajer Personalia di mana
pun mereka berada, untuk berkiprah, yang idealnya diibaratkan sebagai konsultan intern di
lembagganya, dalam upaya meningkatkan pembinaan sumber daya manusia. ∏∏
BAB X
KATA PENUTUP
Terima kasih atas perhatian untuk membaca Proposal Umum Program Pelatihan
Kinerja, dan terima kasih sebelumnya untuk berkenan memberikan respon dan tanggapan yang penyampaiannya seperti
diutarakan pada halaman 2 di muka. Bangsa ini membutuhkan kiprah yang membawa
angin segar menuju sebuah perubahan.
Bandung,
26 Maret 2016
Pembuat
Proposal Umum
Program Pelatihan Kinerja
Widjaja Kartadiredja /
Letkol. Purnawirawan
\
File : ARSIP-4 KINERJA (PRESENTASI-6A) DUP 1
LAMPIRAN
“A”
SKEDUL & MATERI POKOK PELATIHAN KINERJA
Lama pelatihan 3
(tiga) hari, Pk. 13.15 s/d 17.45 WIB, atau Pk. 08.00 – 13.00 WIB, break 30 menit.
Hari Pertama
Pokok Bahasan-1, Sesi Pendahuluan, 60 menit.
Pokok Bahasan-2, Prinsip-prinsip dasar penerapan kebijakan sistem HRM , 60
menit..
Pokok Bahasan-3, Pengenalan Sistem Penilaian Kinerja,
75 menit.
Pembahasan
Job Description & Job
Evaluation berikut latihan cara
membuatnya dari job sendiri yang dipegangnya, 60 menit.
Hari Kedua
Pokok Bahasan-4, Menetapkan Faktor-faktor penilaian dalam membuat Rancangan Sistem Penilaian Kinerja, 60 menit. dan Mendesain Format Penilaian, 45 menit.
Pokok Bahasan-5, Membuat
Petunjuk Cara Mengisi Format Penilaian , 90 menit.
Pokok Bahasan-6, Cara
Melaksanakan Penilaian melalui Interview, 60 menit. ∏
Hari Ketiga
Pokok Bahasan-7, Penggunaan
Sistem Penilaian Kinerja yang multi guna, 45 menit.
Multiguna, 45 menit. Latih membuat
jobdescription dan menetapkan “job
requirement, 45 menit. .
Pokok Bahasan-8
(Peranan Manager HRM/Manajer Personalia), 45 menit
Pokok Bahasan-10
tukar waktu (dokumentasi format
penilaian hasil rancangan sistem1 untuk aplikasi), 45 menit.
Bahasan-9 (evaluasi), 60 menit.
LAMPIRAN “B”
CUPLIKAN SLIDE-SLIDE
CARA
MEN-DESAIN RANCANGAN SISTEM PENILAIAN
KINERJA PROGRAM PELATIHAN KINERJA
Menggunakan rujukan hasil studi banding dengan
sistem HRM Thomson CSF Cooperation, Perancis
Penulis : Widjaja Kartadiredja/Letkol. Purnawirawan
I. 10 Slide Pokok Bahasan
▼
Topik-topik bahasan :
Tujuan pelatihan; Manfaat pelatihan bagi para Peserta dan
Lembaga; Pengenalan Profil Buku Panduan
denganSepuluh Pokok Bahasan.
Topik-topik bahasan :
Latar belakang; pentahapan implementasi HRM; studi
kasus tentang penerapan
kebijakan sistem HRM dalam praktek sebagai proses
pembelajaran.
Topik-topik bahasan :
Proses penggrapan Sistem Penilaian Kinerja; Langkah-langkah membuat rancangan
sistem penilaian kinerja; Belajar dari studi kasus; Pelajaran yang dapat dipetik
dari studi kasus.
Topik materi :
Memilih dan menetapkan factor-faktor penilaian;
Kriteria
perancangan sistem penilaian; Desain
“format penilaian”.
Topik materi :
Mendefinisikan
faktor-faktor penilaian; Bentuk
petunjuk cara mengisi Format Penilaian.
Topik materi :
Langkah-langkah
dalam melaksanakan interview dengan
berpedoman
pada Petunjuk Cara Mengisi Format Penilaian.
Dijelaskan langsung oleh
Pengajar.
Tema :
Membudayakan makna kinerja dalam kiprah d ibidang pembinaan SDM.
Durasi dirubah dari 60 menit menjadi 30 menit. Dengan pemahaman materi bidang
SDM yang diberikan dalam pelatihan,
diharapkan dapat melahirkan
perspektif
baru dalam bidang pembinaan
sumberdaya manusia.
Akan dijelaskan langsung oleh Pengajar.
.
II. 10 Slide Ilustrasi dari
resume hasil bahasan.
11
LAMPIRAN
“C”
IDENTITAS
& PENGALAMAN KHUSUS PENULIS
Identitas :
Nama, H. Widjaja Kartadiredja (Letkol. Purnawirawan), Tempat, tgl. lahir : Ciamis, 14 Desember 1939. Pendidikan :
Fak. Hukum Universitas Indonesia di Jakarta. Dengan bekal Sarjana Muda tahun 1964, masuk
TNI-AU tahun 1965. Pendidikan di TNI-AU :
1) Sekolah Dasar Kemeliteran
Perwira di LANUD Panasan, Solo, tahun 1969,
2) Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara (SEKKAU) tahun 1980 di KODIKAU,
di Jakarta. Masa kerja, dinas di lingkungan organik
TNI-AU tahun 1965 s/d 1981, tugas
diperbantukan di PT. IPTN tahun 1981 s/d
1997. Pensiun dari TNI- AU tahun 1995, purnabakti dari PT. IPTN tahun 1998. Tanda penghargaan : Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Lencana Kesetiaan 16 Tahun, dan Lencana
Kesetiaan 24 Tahun.
Bidang
tugas/jabatan yang pernah dipegang
selama bertugas di TNI-AU dan tugas diperbantukan di PT. IPTN adalah :
1) Perwira Hukum Lanuma Halim P., 2) Kepala SETUM Lanuma Halim P., yang
kemudian membuat saya pindah Korp dari Hukum ke Adminitrasi. 3) Dimutasikan ke Mabes TNI-AU sebagai Kepala Biro
Dalnas SETUM AU. 4) Dalam rangka likwidasi Proyek Menang yang
memproduksi senjata rocket kaliber 2,75 inch di Tasikmalaya dan pendirian unit organisasi Divisi Sistem Senjata di PT.
IPTN, saya tugas diperbantukan di PT. IPTN.
Bidang tugas/jabatan selama tugas diperbantukan di PT. PTN : 1)
Kepala Biro Umum di Divisi Sistem Senjata PT. IPTN, 2) Ketika Divisi Sistem Senjata ditingkatkan
statusnya menjadi direktorat, saya ditugaskan sebagai Kadep Umum Direktorat Sistem Senjata, menjelang purnabakti ditempatkan di Advisory staff Direktorat.
Pengalaman khusus Penulis terkait bidang
SDM dan proses belajar mengajar :
1) Pernah menjadi Instruktur tidak
tetap “materi KepemImpinan” pada Kursus
Manajemen Supervisi Tk.
Kepala Biro di PT IPTN periode
th. 1989-1992.
2) Pernah mempelajari “prinsip-prinsip dasar
penerapan kebijakan sistem HRM” model Thomson CSF Cooperation di Perancis tahun 1992 pada saat saya ditugaskan sebagai
anggota Team Counter part penyusunan master plan training bidang “weaponry”
kerja sama antara PT. IPTN dengan Sodeteg Formation,
Perancis, tahun 1992.
3) Pernah mengikuti Penataran P-4
Tipe 120 jam Provinsi
Jabar tahun 1990.
4) Pernah aktif dalam Penataran P-4 type 120 jam
Provinsi Jabar dalam pendalaman materi tahun 1991.
5) Pernah mengikuti sebagai
peserta pada
: “6th International Seminar on Miracle
of Al-Qur’an and Al-Sunnah on Science and Technology “ di Bandung, 29 Agustus s/d 1 September 1994.
Pemberi tahuan untuk kirim respon / tanggapan setelah membaca isi dokumen ini :
1. Untuk komunikasi terkait Proggram Pelatihan Kinerja, dikirimkan via E-mail ke : widiakertapranata@yahoo.co.id; widjayadireja@gmail.com
2. Untuk komunikasi terkait informasi lain di luar ad. 1 dikirmkan :
▌Dengan SMS ke 082121400932 (Iwan Budiawan)
▌Dengan SMS ke 089654924780 (Budiawati)
jika tidak keberatan, dengan menitipkan nomor HP untuk kemudian dikontak balik oleh Penulis/Pembuat Proposal Umum untuk penjelasan terkait informasi yang disampaikan.
3. Selain itu Pengajar dapat memberikan Privat Les Hari Sabtu dan Ahad, bagi Karyawan Perusahaan dan Mahasiswa guna menambah wawasan dalam bidang pembinaan SDM. Biaya pripat pasti tidak memberatkan peserta. Hubungi kami lewat surat ke alamat : RT 06/ RW 02 Cibaligo, Kel. Cihanjuang, kec. Parongpog, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat, atau via SMS ke 0878 2201 4029 (Widjaja Kartadiredja). Pasti Anda puas memperoleh perangkat sistem Bidang SDM yang kami ajarkan.
CARA BACA DOKUMEN :
® Prisip baca memahami total materi dokumen : Baca dulu “kata pengantar” dalam dokumen, hingga difahami benar tujuannya. Lalu lanjut baca, dan jangan harap dapat difahami sekali baca, basa saja beberapa kali baca hingga difahami, walau redaksninya mudah difahami.
Mari yang punya jiwa idealis bergabung dengan kami ,untuk mengabdi pada bagsa. Yang paling ampuh adalah semangat pengabdian dan jiwa yang murni mengabdi untuk bangsa. !!!
KAMI TUNGGU ANDA BERGEBUNG DENGAN KAMI
∏∏