UPAYA MEMBANGUNKAN BANGSA DARI KETERTINGGALAN DALAM BUDAYA KERJA (REVISI)

INFO PELATIHAN KINERJA – 8a

(revisi yang di-upload  February 7, 2013)

    Upload February 23,  2013

    Synopsis Lahirnya sebuah Gagasan :

UPAYA MEMBANGUNAN BANGSA DARI
 KETERTINGGALAN DALAM BUDAYA KERJA

Penulis : Widjaja Kartadiredja/Letkol. Purn.

Rujukan :

1. Buku panduan program pelatihan kinerja

2. Profil buku panduan program pelatihan kinerja

----------------------------------------------------------------------------

KATA PENGANTAR

Hendaknya tulisan ini dimaknai sebagai “Surat Terbuka"  yang ditujukan kepada mereka yang punya kepedulian terhadap masa depan anak cucu pada  generasi mendatang terkait masalah mentalitas dan budaya kerja.  

Teristimewa surat terbuka ini ditujukan kepada                                                                                                                  “Pejabat Publik” yang punya keterkaitan kepentingan dengan masalah pembinaan sumberdaya manusia, diantaranya institusi/lembaga :

1  Pemerintah Daerah.

1  Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

1  Organisasi Kepemudaan & Mahasiswa.

1  Manajer HRM Perusahaan.

1  Lembaga Donor Pengembangan Kemanusiaan.

 √  Tulisan ini berupa  synopsis (ulasan singkat)  lahirnya sebuah gagasan tentang perlunya membangun wawasan baru dalam bidang pembinaan SDM yang landasan filosofinya diorientasikan pada masalah peningkatan kinerja dan perbaikan etika kerja,  yang kemudian realisasinya perlu diwujudkan dalam Program Pelatihan Kinerja sebagai langkah awal dalam upaya mengejar ketertinggalan dari bangsa-bngsa lain yang telah maju.  

 √   Dengan synopsis ini diharapkan pembaca dapat memahami urgensi dan nait baik penggagas untuk mewujudkan gagasan ini,  yang untuk pelaksanaannya diperlukan partisipsi dari berbagai kalangan yang punya keterkaitan  dengan kepentingan pembangunan sumberdaya manusia.

√  Pelatihan akan dilaksanakan dalam bentuk “in house training”.  Jika Anda tertarik dengan program pelatihan ini, hubungi kami melalui kontak person yang tertera pada kolom Himbauan Partisipasi  di akhir halaman.  Kami bisa datang untuk menjelaskan lebih detail lewat audiensi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

----------------------------------------------------------------------------

PENJELASAN SUBSTANSI MATERI

       Dengan Surat Terbuka ini  kami sangat berharap mendapatkan dukungan partisipasi dari kalangan publik terutama yang terkait kepentingan bidang pembinaan SDM di negeri ini, karena tanpa dukungan partisipasi kecil harapan gagasan dan program pelatihan ini bisa diwujudkan.  

      Inti dari materi pokok pelatihan kinerja difokuskan pada penanaman pemahaman tentang implementasi kebijakan sistem HRM  berdasarkan hasil studi banding dengan sistem Thomson CSF Cooperation, Perancis, dimana dengan adanya pemahaman ini akan lahir  perspektif baru dalam bidang pembinaan SDM, yang landasan filosofinya diorientasikan pada masalah peningkatan kinerja dan perbaikan etika kerja.

      Sistem ini tidak akan kontradiksi dengan sistem yang ada di bidang pembinaan SDM, melainkan justru untuk menghidupkan kembali Sistem HRM dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada upaya peningkatan kinerja dan perbaikan etika kerja, baik secara individu maupun secara lembaga.

       Pelatihan ini tidak dikomersilkan karena tujuannya untuk diabdikan bagi kepentingan bangsa demi perbaikan generasi mendatang. Kecuali konpensasi untuk Pengajar ditanggung oleh institusi/lembaga pengguna jasa training.

       Kepada calon peminat yang benar-benar tertarik dengan program pelatihan “in house training” lebih lanjut dapat kami jelaskan secara detail lewat audiensi, untuk melihat  bahwa program pelatihan ini benar-benar dapat digunakan sebagai langkah awal terobosan dalam upaya “membangunkan bangsa dari ketertinggalan dalam budaya kerja”.

      Atas perhatian dan partisipasinya sebelumnya diucapkan terima kasih.   Salam Penulis/Penggagas

SYNOPSIS   ▼

A.  Latar Belakang Pemikiran

1.  Istilah “kinerja” yang bahasa sehari-harinya  mengandung arti  “hasil kerja”, adalah merupakan proses budidaya dalam dunia kerja, atau tepatnya disebut “hasil proses budaya kerja”.  Tinggi rendahnya nilai kinerja bisa dikaitkan dengan nilai  kemajuan suatu bangsa.  Karenanya rendahnya tingkat kinerja suatu bangsa, menunjukkan ciri ketertinggalan bangsa itu dari bangsa-bangsa lain yang telah maju.

2.  Yang dimaksud dengan “budaya kerja”  adalah sikap mental atau perilaku dalam dunia kerja yang landasan filosofinya ditujukan pada upaya peningkatan hasil kerja  dan perbaikan etika kerja, yang  subjeknya dapat berupa bangsa atau insitusi sebagai lembaga, dan aparat atau tenaga kerja sebagai individu.

3.  Kenyataan yang tak bisa dipungkiri, bahwa siapa pun warga negara yang masih merasa mencintai bangsa dan negaranya, akan merasa prihatin terhadap kondisi bangsa saat ini yang dalam dunia kerja sangat jauh tertinggal dibanding bangsa-bangsa lain yang telah maju. Seyogianya  keprihatinan ini dapat memberikan dorongan kearah lahirnya prakarsa untuk  mengadakan upaya perubahan.

4.   Suatu keniscayaan yang wajib bangkit di kalangan bangsa kita  saat ini, adalah kemauan dan kreativitas positif  untuk  membangun wawasan baru dalam bidang pembinaan sumberdaya manusia yang landasan filosofinya diorientasikan pada masalah mentalitas dan budaya kerja, yang  tujuan utamanya untuk membekali kesiapan generasi mendatang agar kehidupan mereka menjadi lebih baik dari generasi sekarang.   pembekalan ini harus dilakukan lewat lintas generasi.  Artinya dilakukan melalui pewarisan nilai-nilai dari generasi ke generasi, karena pada dasarnya pembangunan  mentalitas adalah penanaman nilai-nilai positif  menjadi sebuah budaya yang prosesnya membutuhkan waktu jangka panjang.  Untuk tercapainya tujuan ke arah ini langkah awalnya harus dimulai sejak sedini mungkin, tegasnya sejak sekarang, yang pelaksanaannya harus  melibatkan pejabat publik dan keterlibatan kalangan generasi muda.

B.  Lahirnya Sebuah Gagasan

1.  Penulis tergugah oleh pengalaman Penulis yang pernah mempelajari sistem HRM di sebuah lembaga pelatihan di Perancis (yakni Thomson CSF Cooperation)   tahun 1992 khususnya tentang materi sistem penilaian kinerja. Dalam kondisi bangsa yang semakin memprihatinkan pada beberapa dekade belakangan ini, pengalaman tersebut mendorong lahirnya gagasan  yang dapat dikembangkan dalam bentuk  “program pelatihan kinerja” untuk   diaplikasikan di semua regional (Provinsi/Kabupaten/Kota) di negara kita dengan tema pokok dan bentuk programnya telah dipaparkan tadi, yang realisasinya diwujudkan dalam bentuk “Program Pelatihan kinerja”. 

2. Program ini sangat prospektif untuk dikembangkan dan dilaksanakan  di lembaga-lembaga/institusi pemerintahan mau pun di perusahaan.  

∏    Materi pokoknya difokuskan pada Sistem Penilaian Kinerja dimana sistem penilaian kinerja merupakan bagian dari proses implementasi kebijakan sistem HRM.  Secara mendasar finalisasi dari rancangan sistem HRM  Thomson CSF  Cooperation (yang digunakan sebagai alat banding dalam Buku Panduan) diutamakan pada peletakan dasar yang mengarah pada pembenahan kebijakan sistem penggajian/upah  dan pembinaan karir.

Dengan demikian, rancangan sistem yang dibuat akan mendorong pihak manajemen menciptakan ”reward system yang adil”, baik yang terkait dengan masalah penggajian/upah atau pun masalah karir.  Yang  menjadi alat ukurnya adalah bobot pekerjaan yang ditetapkan dalam ”job requirement”, yang penggunaannya dalam penilaian dikaitkan dengan kualifikasi  performa, dan prestasi kerja.  Itulah prinsip dasarnya.

 Dalam pelatihan akan dipelajari cara membuat rancangan sistem penilaian kinerja yang akan digunakan sebagai perangkat penilaian tenaga kerja dimana dengan  penggunaan sistem ini  dalam jangka panjang akan membawa dampak  positif pada upaya perbaikan mendalitas dan budaya kerja. 

C. Gambaran Persiapan Program Pelatihan

1.  Persiapan program pelatihan yang telah dilakukan oleh Penulis selaku penggagas dan yang nantinya sekaligus akan bertidak sebagai Pengajar, adalah :

a.  Penulis telah menyiapkan materi pokok pelatihan kinerja untuk digunakan dalam pelatihan singkat yang durasinya hanya 3 hari a’ 5 jam, namun  dilakukan secara berkelanjutan tanpa dibatasi limit waktu karena tak terbatasnya luas wilayah garapan yang sifatnya nasional.   

b.   Target yang ingin dicapai program pelatihan dalam tahap 3 tahun pertama adalah sebanyak 1.800 peserta.  Diantaranya 100 orang dari mantan peserta terbaik akan diambil untuk dijadikan “kader pengajar” atau “tim pengajar yang sifatnya mobile”.

c.   Nantinya di bawah bimbingan Penulis yang sekaligus sebagai Pengajar, kader pengajar ini harus dapat men-transfer ilmu yang didapat dalam pelatihan lewat regional yang dibentuk di tiap Provinsi/Kabupaten/Kota, yang pelaksanaanya didasarkan atas dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah minimal yang terkait dengan maslah perijinan, tempat/fasilitas, atau kesediaan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelatihan dalam bentuk “in house training”.

2.  Materi  pelatihan dibuat secara rinci, sistematis dan mudah difahami, yaitu  berupa :

1)  “Buku Panduan Pelatihan Kinerja” (140 hal) untuk    

pegangan Peserta Pelatihan.    2)  “Buku  Presentasi Pelatihan Kinerja” (120 hal), untuk pegangan Pengajar.  Untuk keperluan pemasaran pelatihan, dibuat :  3)  “Proposal Umum Program Pelatihan  Kinerja (24 hal). 4)  “Profil Buku Panduan Program  Pelatihan Kinerja” (32 hal).

D. Gambaran Pelaksanaan Pelatihan

Gambaran tentang pelaksanaan pelatihan  dijelaskan sebagai berikut :

1.     Biaya Pelatihan.  Program Pelatihan akan dilaksanakan dalam bentuk  in house training (yaitu pelaksanaan  pelatihan didasarkan atas permintaan Lembaga/Institusi/Perusahaan), dengan kapasitas kelas 15 peserta, durasi pelatihan selama 3 (tiga) hari.   Dana yang dibutuhkan jika program pelatihan ditangani oleh  “lembaga berdiri sendiri” dengan biaya kegiatan untuk tahap 3 tahun pertama mencapai Rp. 1,45 M (data tertuang pada  Naskah Proposal Umum Masalah Pendanaan). 

2.   Dalam proposal umum dijelaskan, jika kegiatan pelatihan dilaksanakan oleh lembaga berdiri sendiri, maka biaya pelatihan ditetapkan Rp. 1.5 juta tiap peserta. Namun jika dilaksanakan melalui “in house training” biaya penyelenggaraan pelatihan menjadi tanggungan lembaga/institusi selaku pengguna jasa training, dengan konpensasi dan biaya  trnasportasi dan akomodasi Pengajar sebesar antara Rp. 3  s/d 4,5 juta per-kelas a’ 15 peserta dalam 3 hari ditanggung oleh pengguna jasa training.  Biaya ini teramat murah, 70 s/d  80 prosent direduksi dari biaya yang seharusnya.

3.    Keterangan dan data penting lainnya.

a.  Penulis yang sekaligus  akan bertindak sebagai Pengajar, dapat melaksanakan pelatihan  4 kali dalam sebulan dengan kapasitas kelas 15 Peserta, durasi pelatihan 3 hari.  Dengan demikian dalam  1 bulan Pengajar/lembaga dapat men-train trainee sebanyak 60 orang, dan dalam 1 tahun diperkirakan 600 orang, atau dalam tahap 3 tahun  pertama 1.800 orang.  Kegiatan pelatihan ini akan  dilaksanakan oleh Pengajar dengan kader atau tim pengajar yang sifatnya “mobile” yang akan disiapkan sebelumnya.  

b.   Walaupun pelaksanaan akan dilakukan melalui “in house training”, namun tidak menutup harapan jika adanya pemilik dana atau lembaga donor yang ingin bekerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan akan kami sambut dengan baik, agar Program Pelatihan Kinerja dapat direalisasikan secara luas  dan  merata di setiap regional di Provinsi-provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia.

E.  Peserta Pelatihan

1. Peserta pelatihan tidak menekankan  pada persyaratan  akademis.  Siapa saja karyawan Instansi Pemerintan dan Perusahaan yang tugasnya di bidang SDM bisa menjadi peserta,  walau pun diutamakan yang posisinya sebagai “direct supervisor”, kecuali calon peserta yang bukan berasal dari  Instansi dan Perusahaan.  Karena itu Peserta pelatihan bisa berasal dari:   1) Instansi pemerintah dan   Perusahaan;  2)  Organisasi Kepemudaan;  3) Mahasiswa sebagai calon pemimpin generasi mendatang tanpa membedakan asal Fakultas.  

2.  Gambaran selengkapnya  tentang Program Pelatihan Kinerja,  tertuang pada   buku  “Proposal  Umum Program Pelatihan Kinerja” dan  ”Profil Buku Panduan Pelatihan Kinerja”.

F.  Manfaat mengikuti Program Pelatihan Kinerja

1. Manfaat yang akan didapat ada dua, yaitu yang bersifat  wawasan dan yang bersifat aplikatif.  Yang bersifat wawasan dibutuhkan oleh institusi/lembaga untuk adanya bahan masukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam sistem HRM dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berlandasan pada kebijakan manajemen yang menganut “reward system yang adil”.  Dengan pengetahuan dan penguasaan yang bersifat aplikatif, akan meningkatkan kualitas tenaga kerja secara individu, yang dalam proses jangka panjang akan memberikan konstribusi dalam upaya perbaikan  etika (etos) kerja ditingkat kelembagaan.

2.  Pelatihan dilakukan seminggu sekali dengan durasi 3 hari, dengan kapasitas kelas 15 orang.  Kalau institusi/lembaga memiliki 6 satuan  administrasi (tingkat Kabupaten atau Kota), maka dalam 6 minggu akan dilatih  sebanyak 6 x 15 orang = 90 orang.  Mantan trainee ini insya Allah cepat atau lambat akan membaw perubahan di lingkungan regionalnya. 

3.  Institusi/lembaga pengguna jasa training tidak akan banyak mengeluarkan pengeluaran.  Kebutuhan biaya  diperuntukaan bagi :  1)  Makan siang,   snack dan coffee break bagi para peserta, 2) sewa ruangan kelas yang refresentatif (atau cukup menggunakan fasilitas yang ada tanpa harus sewa, 3)  falititas belajar (white board dan perlengkapan belajar , 4)sound system, alat  presentasi berupa in focus, dan 5) alat tulis, sedangkan buku panduan dan bahan hand-out tanggung jawab Pengajar, 6) sertifikat dikeluarkan oleh lembaga pengguna jasa training( ditanda tangan pihak lembaga dan Pengajar).

4.  Kompensasi Pengajar, termasuk transportasi dari Bandung – ke kota tujuan p.p. dan akomodasi 3 hari ditanggung pengguna jasa training.

G.Skedul & Materi Pokok Pelatihan Kinerja

Lama pelatihan 3 (tiga) hari, Pk. 13.15 s/d 17.45 WIB, break 30 menit.

▌Hari pertama

Pokok Bahasan-1 (Tujuan Pelatihan & Pengenalan Prfill HRM), 60 menit.

Pokok Bahasan-3 (Pengenalan Sistem Penilaian Kinerja), 75 menit.

Pembahasan Job Description (dan penetapan Job Requirement),  berikut latihan cara membuatnya, 75 menit.    

▌Hari kedua    

Pokok Bahasan-4 (Menetapkan Faktor-faktor penilaian dalam 

 membuat Rancangan Sistem Penilaian Kinerja), 60 menit. Mendesain Format Penilaian, 30 menit.

Pokok Bahasan-5 (Membuat Petunjuk Cara Mengisi  Format Penilaian), 90 menit.

Pokok Bahasan-6 (Cara Melaksanakan Penilaian melalui Interview), 60 menit.

▌Hari ketiga  

Pokok Bahasan-7 (Penggunaan Sistem Penilaian Kinerja yang Multiguna), 30 menit.

 Latihan membuat “job description” & menetapkan “job requirement, 45 menit.

Pokok Bahasan-10, tukar waktu (Dokumentasi Format Penilaian hasil   rancangan sistem untuk aplikasi). 30 menit.

 Pokok Bahasan-8 (Peranan Manajer HRM / Manajer Personlia), 30 menit.    

 Pokok Bahasan-9 (Penutup Materi),30 menit.

 ∏  Materi pelajaran penunjang dalam keilmuan lain jika diperlukan  akan ditetapkan kemudian oleh oleh pengguna jasa  training yang biayanya tanggungan user.

  

▼

H.  Himbauan Partisipasi.

1111 Kepada yang berminat menyelenggarakan “in house trainig”, atau bentuk kerjasama lainnya, maka dapat menghubungi kami melalui :

 email : widiakertapranata@yahoo.co.id  atau khusus SMS ke :  0853 5261 3773;  0853 1508 0481;  0853 5190 3001;  0821 3049 632;  0821 1798 3181; 

Kontak person :  Widjaja Kartadiredja.

♣ Insya Allah Tuhan akan memberkahi siapa  yang berbuat di jalan yang diridhai-Nya. Amiin.

Bandung,  23 Februari 2013.  

UNTUK VERSI PDF KLIK DISINI

Continue Reading...

JOKOWI DI NILAI SEBAGAI WALIKOTA TERBAIK KETIGA SEDUNIA

JOKOWI

DINILAI SEBAGAI WALIKOTA TERBAIK KETIGA SEDUNIA

Penulis :   Widjaja Kartadiredja/Letkol Purnawirawan

Jokowi Sosok Pemimpin Kontemporer.

             Joko Widodo atau Jokowi mantan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah,  Indonesia, tambah populer setelah meraih kemenangan dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, September 2012,  dan dilantik sebagai Gubernur  Oktober 2012.  Dalam kondisi bangsa yang dirasakan sangat langkanya nilai keteladanan dari kalangan yang seharusnya jadi panutan, maka Jokowi merupakan sosok yang eksis sebagai pemimpin kontemporer saat ini.

            Berita Tribun 9 Januari 2012 mewartakan bahwa Jokowi terpilih  sebagai Wali Kota Terbaik Ketiga Sedunia oleh “The City Mayors Foundation” sebagai lembaga/yayasan pemikir tentang masalah-masalah perkotaan, melalui pemilihan oleh World Mayor Project 2012 yang telah mengumpulkan dan menilai calon-calon wali kota terbaik di tingkat dunia. Penghargaan seperti ini selayaknya memberikan kebanggaan pada masyarakat Indonesia, dimana seorang warga negaranya yang posisinya di luar kawasan Eropa termasuk dalam kategori Wali Kota terbaik di dunia.

                                         

Kinerja Sebagai Dasar Penilaian.

Kinerja seperti apa yang dijadikan ukuran dalam menilai  calon memperoleh penghargaan seperti itu?  Ada baiknya kita ketahui untuk bahan pembelajaran agar di masa-masa yang akan datang performa kepemimpinan di tingkat pemerintahan di kawasan manapun di belahan bumi ini, utamanya di Indonesia menjadi lebih baik. 

Jokowi sebagai peringkat ketiga wali kota terbaik sedunia, berdasarkan penjelasan situs resmi World Mayor Project 2012 selaku pelaksana penilaian, pointer pertama Jokowi telah membuat kota Surakarta dalam pemerintahannya dari sebuah kota yang kondisinya sarat dengan masalah kriminalitas, berubah menjadi kota pusat seni dan budaya. Yang kemudian banyak menarik turis internasional datang Indonesia atau ke kotanya.  Pointer kedua, ia adalah politisi yang paling jujur,tidak korup, dan berkampanye melawan korupsi.  Kedua pointer ini yang membuat Jokowi mendapat penghargaan tingkat dunia.

            Peringkat kedua adalah Lisa Scaffidi, Wali Kota Perth (Australia). Menurut Laporan harian The Western Australia 8 Januari 2013, Scaffidi telah membawa kota Perth di Australia menjadi kota terbaik di Australia setelah Sydney dan Melbourne, yang kemudian kota Perth dikenal secara internasional. Scaffidi dikatakan menggunakan sosial media sebagai alat promosi dan menggunakan T.I. dan teknologi komunikasi untuk berkomunikasi dengan warga yang tidak bisa dicapai dengan model komunikasi yang lebih tradisional.

           

            Penghargaan peringkat pertama diperoleh Inaki Azkuna yang jadi Wali Kota Bilbao (Spanyol) sejak 1999. Inaki Azkuna dianggap berjasa membuat Bilbao dari kota industri yang  makin terpuruk, berubah menjadi kota internasional bagi turis dan seni. 

            Itulah sekelumit gambaran kinerja dari ketiga orang penerima penghargaan sebagai Wali Kota Terbaik Sedunia.

Harus dipetik sebagai pelajaran.

  

Apa Jokowi sendiri merasa berbesar hati dengan penilaian yang masuk dalam kategori wali kota terbaik di tingkat dunia? Jokowi merasa penilaian seperti itu biasa-biasa saja, karena pola pandangannya lebih terobsesi pada pilihan untuk terus bekerja demi kepentingan rakyat, karena ia merasa rakyatlah yang menilai dirinya. 

Jokowi berucap : “Saya tidak pernah bekerja dengan penghargaan, tapi kalau diberi, harus berterima kasih”. 

Itulah ciri khas yang tercermin pada kepribadian Jokowi.

Kilasan peristiwa yang dipaparkan di atas, patut kita simak dan kita petik sebagai pelajaran.  Telah saatnya bangsa kita, lebih utamanya generasi muda sebagai calon pemimpin generasi mendatang, untuk tidak terlena dengan kondisi yang dialami bangsa saat ini.  Hendaknya di hati-nurani mereka ditanamkan keinginan atau niat untuk membangkitkan kembali nilai-nilai pengabdian yang telah lama pudar di kalangan bangsa kita.  Tirulah para pemimpin yang layak diteladani, seperti contoh sosok Jokowi, pemimpin kontemporer dalam menghadapi kondisi bangsa yang selama ini hampir tak pernah kunjung datang yang namanya perubahan. 

Sebaliknya jika karena langkanya panutan atau pemimpin yang harus diteladani, maka “hadirkan nilai keteladanan datangnya dari bawah”, dan tidak semata menanti datang dari atas saja. Cara ini sekaligus sebagai jalan pintas dalam percepatan proses regenerasi.   Bangunkan bangsa ini dari ketertinggalan dalam budaya kerja melalui tangan-tangan generasi muda.  Melalui misinya, ambil langkah menuju perbaikan  mentalitas bangsa dan kinerjanya, serta perbaiki etika kerja untuk terciptanya kelak pemerintahan yang bersih, setidaknya  sebagai pembekalan bagi generasi yang akan datang.

Itulah pelajaran yang dapat dipetik dari konten berita tentang “Jokowi terpilih sebagai Wali Kota Terbaik Ketiga Sedunia” yang dirilis oleh Tribun 9 Januari 2013. ∏

Penulis, Widjaja Kartadiredja, Penyusun Ebook Kinerja di website www.widiakertapranata@yahoo.co.id.  Tinggal di Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia.  

untuk versi pdf klik disini

Continue Reading...

JOKOWI RATED AS THE THIRD BEST MAYOR IN THE WORLD

JOKOWI

RATED AS THE THIRD BEST MAYOR IN THE WORLD

Author: Widjaja Kartadiredja / Retired Lieutenant Colonel

Jokowi figure Contemporary Leaders.

Joko Widodo or Jokowi former mayor of Surakarta, Central Java, Indonesia, plus popular after his victory in the election of Governor of Jakarta Capital Special Region, September 2012, and was sworn in as governor in October 2012. Under conditions of a nation that has been very rare example of the value that should be a role model, then Jokowi is a person who exists as a contemporary leader today.

January 9, 2012 News Tribune reported that Jokowi elected as mayor of the World's Third Best by "The City Mayors Foundation" as institutions / foundations thinkers about urban problems, through election by the World Mayor Project 2012 that has been collecting and assessing candidates for mayor best in the world. Awards such as this should give pride to the people of Indonesia, where a citizens whose position outside the euro area are included in the category of best mayor in the world.

Performance As a Basic Assessment.

What kind of performance are used as benchmarks in evaluating candidates for the award like that? It's good to know to study materials so that in times of future performance leadership at any level of government in the region in this hemisphere, mainly in Indonesia for the better.

Jokowi ranked as the world's third-best mayor, according to the official website explanation World Mayor Project 2012 as executive assessments, the first pointer Jokowi has made the city of Surakarta in the administration of a city whose condition is laden with problems of crime, the city turned into a center of art and culture. Which then many interesting international tourists coming to Indonesia or city. The second pointer, he is the most honest politician, is not corrupt, and campaigned against corruption. Both of these pointers made Jokowi awarded worldwide level.

Ranked second is Lisa SCAFFIDI, Mayor Perth (Australia). According to the daily The Western Australia January 8, 2013, has brought the city SCAFFIDI Perth in Australia to be the best city in Australia after Sydney and Melbourne, which was then known internationally Perth city. SCAFFIDI said to use social media as a promotional tool, and using IT and communication technologies to communicate with people who can not be reached by more traditional communication model.

The award ranks first obtained a so Inaki Azkuna Mayor Bilbao (Spain) since 1999. Inaki Azkuna credited with making the industrial city of Bilbao from getting worse, turned into an international city for tourists and art.

That's a bit of an overview of the performance of the three award recipients as the World's Best Mayor.

It should be a lesson learned.

What Jokowi itself felt heartened by the judgment in the category of best mayor of the world? Such assessments Jokowi feel mediocre, because the pattern of his views more obsessed with the option to continue working for the people, because he felt the people who judge him.

Jokowi say: "I have never worked with the award, but if given, be grateful."

That's a characteristic that is reflected in the personality Jokowi.

A glimpse of the events described above, we should see, and we learned a lesson. Have time for our nation, more particularly the young generation as future leaders of future generations, not to be lulled by the conditions experienced by the nation today. Should be on their conscience instilled a desire or intention to revive the values ​​that have long faded devotion among our nation. Imitate exemplary leaders, such as the example figure Jokowi, contemporary leaders of the nation in the face of conditions that had not been forthcoming about the name change.

Conversely, if because of the scarcity of role models or leaders should emulate, the "present value of the example comes from below", and not waiting for the arrival of the first. This method as well as shortcuts to accelerate the regeneration process. Rouse the nation from behind the work culture through the hands of the younger generation. Through its mission, take steps to repair the nation's mentality and performance, as well as repair work ethic for the future creation of a clean government, at least as the aptitude for generations to come.

That's the lesson to be learned from the news item on "Jokowi elected as mayor of Best Third World" which was released by the Tribune January 9, 2013. Π

The author, Widjaja Kartadiredja, Ebook Compiler Performance www.widiakertapranata @ yahoo.co.id website. Living in Cimahi, West Java, Indonesia.

untuk versi pdf klik disini

Continue Reading...

JOKOWI, AWALI PARADIGMA BARU DALAM KAMPANYE PILKADA LEWAT FIGUR KEPEMIMPINANN

Deskripsi kepemimpinan dan hasil analisis penerapannya dalam proses penyelenggaraan Pilkada (1) :    

JOKOWI, AWALI PARADIGMA BARU

DALAM KAMPANYE PILKADA LEWAT FIGUR KEPEMIMPINANNYA

Penulis : 

Widjaja Kartadiredja/Letkol Purnawirawan           

Sumber :  Berdasarkan pengamatan dalam pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta September 2012. 

Dalam menghadapi Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Barat 2013 (Pilkada Jabar 2013) tepatnya 24 Februari 2013, penulis selaku warga masyarakat menyajikan sebuah pemikiran terkait harapan  untuk suksesnya Pilkada di Jawa Barat yang oleh penduduk pribumi   sering disebut  Tatar Sunda atau Tanah Pasundan.  Pemikiran ini pun tentunya akan bermanfaat bagi wilayah-wilayah pemilihan lainnya di bawah NKRI, dimana pemikiran ini  dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk upaya perbaikan penyelenggaraan Pilkada di wilayahnya.   

Suatu kenyataan,  pada setiap pelaksanaan Pilkada di wilayah mana pun tidak terlepas dari hadirnya ketidak-puasan di pihak masyarakat.  Hal ini terjadi antara lain karena adanya indikasi palanggaran yang tidak bisa dibuktikan, contohnya yang terkait dengan praktek politik uang.  Pelanggaran ini bisa terus berpeluang.  Alasannya, karena di satu sisi adanya kelemahan masyarakat selaku pemegang hak pilih, terutama pada kalangan masyarakat bawah yang kondisi sosial ekonominya sangat  lemah, yang data populasinya 40% berada di bawah garis kemiskinan. Mereka bisa dikatakan tidak paham politik dan bisa jadi mereka tidak terjamah oleh sosialisasi Pemilukada (ataupun Pemilu Nasional) karena letak geografis yang jauh di pelosok-pelosok pedesaan.  Kondisi seperti ini membuat mereka mudah terpengaruh oleh iming-iming, umbar janji, atau semacam kecurangan lainnya karena adanya tekanan dari kontestan tertentu demi memperoleh raihan suara sebanyak-banyaknya.

Dalam Pasal 2 Amandeman Undang-Undang Dasar 1945  disebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.  Berdasarkan bunyi pasal Undang-Undang Dasar ini, maka rakyat selaku pemegang kedaulatan yang pengejawantahannya diwujudkan dalam bentuk hak pilih atau hak suara, harusnya diberdayakan dalam Pemilu/Pilkada, sehingga rakyat benar-benar dapat memberikan hak pilihnya atau hak suaranya dalam penyelenggraan proses demokrasi selaku pemegang kedaulatan, dan tidak dibiarkan bersifat buta politik seperti keadaan sekarang.

Di  sisi lain, terkait persaingan antar kontestan untuk meraihan suara terbanyak, pelaksanaan Pemilu/Pilkada bisa bertendesi kearah paradigma yang membenarkan “siapa yang kuat biaya  untuk kampanye itulah yang punya andalan untuk menang”. Paradigma ini membawa dampak ketidak-adilan di pihak  masyarakat.  Keadaan seperti ini  “harus dirubah dengan pola pandang yang  lebih berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan” ketimbang hanya untuk raihan suara, bahwa setiap warga negara harus tulus sepenuh hati mendukung suksesnya Pemilu/Pilkada dalam arti “dapat menghadirkan sosok pemimpin yang benar-benar memenuhi tuntutan masyarakat”, yaitu yang mampu mengadakan perubahan pembangunan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, dan nantinya dalam pemerintahan terbebas dari munculnya kembali pemimpin yang nyata-nyata track recordnya “tidak bersih”  antara lain karena terlibat atau terindikasi kasus korupsi.      

Seperti apa realisasi dari paradigma baru dalam kampanye Pilkada dimaksud, bersyukur contoh kearah itu sudah ada dan bisa diadopsi, yaitu  dari pengalaman yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam  Pilkada di DKI Jakarta belum lama ini.  Seperti  yang telah diketahui umum lewat media cetak ataupun elektronik,  bahwa kemenangan pasangan Jokowi-Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dalam Pilkada tersebut bukannya tanpa sebab, melainkan ada paradigma baru yang jadi penyebabnya. 

, 

Dari cerminan yang diperankan oleh pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilkada tersebut, baik disaat “persaingan dalam kampanye maupun tindakan yang dilakukan keduanya setelah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur”, sekurang-kurangnya dapat kita lihat khusus dalam diri Jokowi sebagai Calon Gubernur/Gubernur, ada tiga hal yang menonjol, yaitu gambaran yang mencerminkan integritas kepribadian, kepemimpinan, dan keterbukaan. Tanpa memiliki tiga ciri  khas tersebut orang tidak akan percaya bahwa ia akan mampu mengadakan perubahan pembangunan dalam periode pemerintahannya.

Untuk mengetahui secara detail sosok Jokowi dengan tiga ciri khas tersebut, kita jabarkan ketiga ciri tersebut sebagai berikut :

Dipandang dari sudut kepribadian, walau hanya dengan pengamatan dalam tempo  yang relatif singkat,  Jokowi sudah bisa dipersonifikasi sebagai pemimpin sederhana yang mumpuni.  Maksudnya, Jokowi punya sifat sederhana, lembut hati, tidak  arogan, dan lebih mengutamakan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi, serta lebih prioritaskan kewajiban dari pada hak.  Dan tentunya yang paling  dibanggakan terutama oleh warga Jakarta, ia punya kepedulian pada kalangan masyarakat bawah yang jarang terdapat pada pemimpin lain pada umumnya.  

Dari segi figur kepemimpinan, tampak jelas Jokowi menerapkan kepemimpinan tanpa menonjolkan kekuatan “wewenang”  namun lebih mengandalkan kekuatan “wibawa” atau “daya pengaruh”.  Karenanya perilaku kepemimpinan beliau lebih condong pada penggunaan “internal power” ketimbang penggunaan “external power”. Internal power adalah kekuatan yang bersumber dari dalam dirinya, diantaranya berupa kepribadian yang membuat dirinya disukai, disenangi, dan dipatuhi oleh pihak bawahan atau pun oleh para pengikutnya. Sedangkan “external power” adalah wewenang atau legalitas formal yang diberikan organisasi untuk menjalankan kepemimpinan.  Dengan demikian dapat dideskripsikan bahwa hakekat kepemimpinan adalah daya pengaruh dan bukan wewenang atau kekuasaan  belaka.   Inilah barangkali yang secara terori disebut sebagai seni kerhasilan dalam memimpin.

Tentang keterbukaan, atau lebih tepat disebut keterbukaan manajemen,  bisa diartikan berupa kemampuan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan sebaliknya kesediaan birokrasi untuk berkomunikasi dua arah dengan masyarakat. Untuk bahan koreksi, bahwa di kebanyakan  institusi/lembaga di kalangan pemerintahan pada umumnya, mungkin benar komentar orang, kondisi selama ini menunjukkan betapa sulitnya orang menembus birokrasi.  Inilah sebuah kelemahan manajemen di institusi/lembaga  tersebut yang akhirnya secara lembaga hal itu manjadi tanggung jawab pucuk pimpinan selaku pembuat kebijakan. ∏

Penulis Widjaja Kartadiredja, Penyusun Ebook Kinerja di blogspot www.widiakaertapranata.com, tinggal di Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia.

Catatan :  Tulisan ini walau haya berupa buah pikiran dari seorang warga masyarakat, seyogianya dapat dibaca secara luas oleh kalangan publik, baik dalam hal keterkaitan dengan Pemilukada di tingkat Provinsi atau pun di tingkat Kabupaten dan Kota, di wilayah pemilihan mana saja di bawah NKRI.***   

Continue Click Here

Continue Reading...